Indeks RSS Print

Jenis Perizinan Yang Dilayani di BPPT Kota Bekasi

Birokasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Jenis Perizinan Yang Dilayani di BPPT Kota Bekasi Yaitu:

1. Izin Usaha Pariwisata (SIUK) dan Izin Hiburan
2. Izin Pengolahan Air Bawah Tanah
3. Rekomendasi Amdal, UKL dan UPL
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Rencana Tapak/Site Plan
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Izin Trayek Angkutan Kota
7. Izin Pengusaha Angkutan
8. Rekomendasi ANDALL Lalu Lintas
9. Izin Undang-undang Gangguan (IUUG-HO)
10. Izin Tempat Usaha (ITU)
11. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
12. Izin Data Daftar Gudang (TDG)
13. Izin Usaha Industri (UI)
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
15. Izin Reklame
16. Izin Penggunaan Tampat Makan (IPTM)
17. Izin Pelayanan Kesehatan
18. Rekomendasi Teknis Peil Banjir
19. Rekomendasi Penyerahan Fasos Fasum
20. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)
21. Izin Lokasi (IL)
22. Rekomendasi Pendirian Sekolah
23. Pemeriksaan Proteksi Kebakaran
24. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
25. Izin Rekomendasi Galian Golongan C
26. Sewa Lahan
27. Izin Sewa Tanah Sarana Sosial
28. Izin Pembuangan Limbah Air (SIPLC)

Birokasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah kota Bekasi. Oleh sebab itu dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Pembentukan BPPT pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk:

1. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan;
2. Pemangkasan biaya;
3. Pengurangan jumlah persyaratan;
4. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan;
5. Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan

Perizinan Sebelumnya

• TUGAS DAN FUNGSI BPPT KOTA BEKASI
• Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
• IZIN RENCANA TAPAK (SITE PLAN)
• CATATAN SIPIL
• IZIN TENAGA KERJA ASING
• IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
• Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)